Category: Literasi Budaya Kewargaan

Ilustrasi pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah. Foto: KOMPAS.com

Mengenal istilah zonasi sekolah, setidaknya publik mengetahuinya sejak 2018 silam atau bertepatan dengan era Menteri Pendiddikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Kinerja Muhadjir Effendy salah satunya menerapkan kebijakan zonasi sekolah, mendapat apresiasi dari Pemerintah pada hari Rabu, 11 November 2020.

Presiden Joko Widodo, menganugerahkan tanda kehormatan berupa Bintang Mahaputra Adipradana di Istana Negara karena kebijakan zonasi sekolah ala Muhadjir Effendy disebut-sebut mampu menyelesaikan masalah pendidikan.

Pemerintah menilai bahwa kebijakan sistem zonasi pada pelaksanaan kebijakan era Muhadjir Effendy, mampu menyelesaikan masalah pemerataan akses pendidikan. Lalu, menyusul keberhasilan pemerataan guru hingga peningkatan kompetensinya, dan terakhir yaitu mendongkrak kualitas sekolah.

Kata kunci pelaksanaan sistem zonasi, yaitu pemerataan, ini menjadi menarik. Sebutan keberhasilan penerapan kebijakannya pun memicu masyarakat mencari tahu, terutama mengenai standar-standar dibutuhkan sistem zonasi berhasil diterapkan hingga terwujudnya kualitas sekolah.

Sistem zonasi dalam perkembangan penerapannya, masih menuai protes berbagai pihak terutama saat tiba masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), setiap tahun ajaran baru. Artinya, masih ada kenyataan terbalik dari keberadaan keberhasilan dan apresiasi pemerintah sendiri dengan keadaan lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan itu sendiri.

Masyarakat awam belum secara detil memaknai, sistem zonasi itu pada penerapannya melingkupi hal apa saja. Apa itu istilah yang masyarakat kenal hanya sebagai rutinitas pergantian tahun ajaran atau ada hal lain bersifat mengikat sepanjang proses pembangunan pendidikan itu berlangsung. Masyarakat sampai dengan saat ini masih menunggu janji-janji keberhasilan sistem zonasi itu.